JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Kerja soal Pajak DPR RI, Muradi, awalnya merupakan penggemar situs jejaring sosial Facebook. Namun, sejak kasus Gayus Tambunan merebak, politisi Partai Hanura ini merasa ngeri membuka Facebook.
"Sekarang mengerikan membuka Facebook. Banyak ajakan memboikot (membayar) pajak. Ini membuktikan betapa gusarnya masyarakat. Nah, bagaimana harus menyikapi ini agar tidak menjadi penyakit," kata Muradi dalam rapat Panja Pajak dengan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di ruang Komisi XI DPR RI Jakarta, Rabu (7/4/2010).
Gayus Tambunan menjadi populer saat ini lantaran menjadi tersangka makelar pajak dan disebut memiliki rekening Rp 25 miliar. Kasus pegawai Ditjen Pajak golongan IIIA ini pun menyeret-nyeret atasannya, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo.
Menurut Muradi, Dirjen Pajak harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. "Kalau Bapak mengundurkan diri (dari jabatan), maka ini patut diapresiasi. Kalau di Jepang, pejabat yang merasa malu dan gagal menjalankan tugas itu akan bunuh diri," kata dia.
Dia mengkhawatirkan, kasus Gayus ini membuat penyimpangan penerimaan pajak. "Perlu gerakan moral dan pembinaan tegas terhadap pegawai pajak, atau semua pegawai pajak perlu sumpah copong," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar